CERMIN POLITIK PERAWAT INDONESIA

Dalam memberikan penekanan pada konteks kemasyarakatan, para sosiolog modern mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial, dan studi mengenai interaksi-interaksi manusia dan interrelasinya. Pusat perhatian sosiologi ialah tingkah laku manusia, namun tidak terkonsentrasikan pada tingkah laku individual dan tingkah laku kolektifnya, karena hal itu dianggap sebagai bidang psikiatri dan psikologi. Dengan demikian sosiologi merupakan studi mengenai tingkah laku manusia dalam konteks sosial.

Politik hanya memperhatikan beberapa aspek saja dari masyarakat. W.G.Runciman menyatakan "disiplin ilmu yang terpisah-pisah seperti ekonomi, demografi kriminologi, ataupun politik, harus dianggap sebagai ilmu yang memiliki sifat koordinatif dan merupakan cabang khusus dari sosiologi".

Esensi dari politik adalah perhatian sentral dari politik yaitu penyelesaian dari konflik-konflik manusia, atau proses dimana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu, atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumberdan nilai-nilai tertentu atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat.

Kekuasaan adalah sebagai titik sentral dari studi politik, maka pentinglah untuk menekankan masalah kekuasaan tersebut didalam konteks masyarakat yang sama. Ilmu pengetahuan politik mencakup studi mengenai permasalahan manusia, mengenai perlengkapan yang dikembangkan manusia untuk memecahkan permasalahan tersebut, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manusia, dan lebih-lebih mengenai ide yang mempengaruhi manusia untuk mengatasi semua permasalahan itu.

"Ilmu pengetahuan politik merupakan pokok persoalan, bukan merupakan disiplin yang otonom... Dan subyek tersebut ditegaskan oleh suatu masalah". Bernard Crick menyatakan, masalah tersebut adalah pemeritahan dalam pengertian "aktivitas memelihara ketentraman". Jadi, ilmu pengetahuan politik tidak sama dengan studi mengenai pemerintahan, tetapi merupakan ilmu pengetahuan .

Perkembangan dari masing-masing ilmu pengetahuan sosial itu, yaitu: masing-masing mempunyai perkembangan dan sumber aslinya, seringkali sifatnya serba kebetulan, sehingga setiap pelaku dari masing-masing "subyek" itu mengangkatnya sebagai disiplin ilmu tersendiri, dan cenderung mengabaikan "subyek-subyek" ilmu yang bertalian dengannya.

ASAL MULA DAN PERKEMBANGAN SOSIOLOGI POLITIK

Sebagai individu-individu yang telah memberikan sumbangan-sumbangan yang sangat penting dan azasi, dalam bidang sosiologi politik ini ada dua tokoh yang sangat menonjol yaitu: Karl Marx (1818-1883) dan Max Weber (1864-1920).

Sumbangan Marx sangat besar dan bervariasi yang dapat digolongkan dalam tiga bidang: teori umum,dan teori khusus, dan metodologi. Berbeda dengan Hegel, Marx mendasarkan teorinya pada konflik materil dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang saling bertentangan, yang pada akhirnya menghancurkan sistem kapitalisme dan penciptaan satu masyarakat tanpa kelas. Dia kemudian mengembangkan teori nilai kerja dari David Hume menjadi teori nilai lebih dan eksploitasi terhadap kerja, semua ini menjadi basis bagi teori sosiologinya yang paling utama, yaitu perjuangan kelas. Dia juga mengembangkan teori (alienasi) pengasingan yang berargumentasi, bahwa kelas pekerja atau kelas proletariat itu menjadi kian terasingkan dari masyarakatnya, pekerjaan mereka dijadikan alat untuk menghindari kelaparan, dan bukan menjadi sarana untuk pernyataan diri.

Melihat peranan Marxisme sebagai satu ideologi di banyak wilayah bagian dunia, memberikan gambaran bahwa Marx terlalu melebih-lebihkan subordinasi ekonomi dari ide-ide. Walaupun mendapatkan banyak kritik, tetapi hal itu tidak mengurangi sumbangan Marx pada sosiologi politik. Kedua teori umumnya yaitu, determinasi ekonomi dan dialektika materialisme, dan teori-teori khususnya mengenai perjuangan kelas, kesadaran kelas, dan alienasi, semuanya merangsang pemunculan karya-karya lain, beberapa diantaranya cenderung mendukung ide-ide Marx, sedang yang lain mencelanya.

Selain itu, Marx juga memberikan sumbangan yang vital di bidang metodologi. Usaha pengembangannya mengenai "sosialisme ilmiah" memberikan standar keilmuan dan metode-metode yang menjadi suri tauladan bagi ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Marx selalu berusaha memberikan dasar yang kokoh pada teori-teorinya dengan jalan menyajikan sejumlah besar pembuktian dan mengujinya dengan cara yang sistematis dan tepat teliti.

Kiranya, tidak dapat dipungkiri bahwa bapak pendiri kedua dari sosiologi politik adalah Max Weber, salah seorang pengkritik teori-teori Marx. Dalam meneliti stratifikasi sosial ditengah bermacam-macam masyarakat, dia membuktikan bahwa strata sosial itu tidak hanya bisa dilandaskan pada "kelas" individualnya atau pada posisi ekonominya dalam satu masyarakat saja, atau pada posisi ekonomi didalam masyarakat seperti yang ditegaskan oleh Marx, tetapi juga pada status atau posisi sosialnya ditengah masyarakat, atau pada posisi individual didalam struktur kekuasaan di tengah masyarakat.

Bagi Weber, "Politik" adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik diantara negara-negara manapun diantara kelompok-kelompok didalam suatu negara. Sedang negara didefinisikan sebagai komunitas/masyarakat yang dengan sukses menuntut monopoli penggunaan kekuatan-kekuatan fisik yang syah didalam satu tetorial tertentu.

Menurut keyakinan Weber, ada tiga tipe legitimasi yang utama:

1. Kewibawaan "hari kemarin yang kekal", yaitu adat-istiadat yang disucikan melalui pengakuan kuno yang tidak bisa digambarkan dan orientasi kebiasaan untuk melakukan penyesuaian diri. Inilah yang disebut sebagai dominasi "tradisional".....

2. Kewibawaan dengan keanggunan pribadi yang luar biasa, dan ketaatan yang mutlak serta kepercayaan terhadap wahyu, kepahlawanan atau kualitas lainnya dari kepemimpina individual. Inilah yang disebut sebagai dominasi "kharismatik".....

3. Dominasi kebajikan "legalitas" oleh kebajikan kepercayaan akan validitas undang-undang dan "kompetensi" fungsional yang dilandasi pada peraturan-peraturan yang dibuat secara rasional.

Warisan peninggalan metodologis lainnya dari Weber adalah konsep mengenai pemahaman simpatetis atau Verstehen yang diaplikasikan pada sosiologi. Weber merasa bahwa, tingakah laku manusia itu akan bisa lebih mudah dipahami apabial orang ikut memperhitungkan motif-motif dan maksud mereka yang langsung terlibat dalam pelaksanaan tingkah laku tadi.

Dua tokoh penyumbang yang pertama kali menyinggung partai-partai politik ialah Ostrogorski (1854-1919) dan Roberto Michels (1876-1936). Kedua pengarang tersebut meneliti perkembangan organisatoris dari partai-partai politik, yang kemudian mereka berdua sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa organisasi-organisasi sedemikian itu tidak bisa terhindar dari dominasi oleh kelompok-kelompokmkecil yang terdiri dari aktivis-aktivis, dan bahwa kontrol umum (oleh rakyat) ternyata bersifat pura-pura atau merupakan dalih belaka dan merupakan kemustahilan.

PENDEKATAN METODE

Pendekatan ialah orientasi khusus atau titik pandangan tertentu.Pendekatan institusional dikatakan sebagai pendekatan yang tidak memadai dan tidak realistis, sebab studi ini mengabaikan realitas tingkah laku politik, karena khusus mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor konstitusional dan legalistik. Dengan demikian orang yang terlalu keras menekankan kasusnya bahwa tingkah laku politik itu selalu berlangsung didalam satu kerangka institusional, dan baik tingkah lakunya maupun lembaga-lembaganya tidak dapat dijelaskan secara memadai atau tepat tanpa pemahaman terhadap kedua-duanya.

Kontras dengan pendekatan institusional, pendekatan behavioral (berkaitan dengan tingkah laku) berusaha keras untuk menyingkirkan hal-hal yang dianggap keliru yang terdapat pada pendekatan-pendekatan lainnya. Pendekatan ini menekankan individu sebagai unit dasar dari analisa, dan dirasakan perlunya memisahkan fakta dengan nilai-nilai, serta perlunya membuat generalisasi yang sudah diverifikasikan. Disamping itu, behavioralisme juga dikecam orang karena mengabaikan segi-segi yang menguntungkan dari pendekatan-pendekatan jenis lain.

Untuk bisa mengumpulkan material kuantitatif, para sosiolog politik menyandarkan diri pada usaha yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan wawasan melalui penggunaan survei-survei wawancara yang intensif (termasuk penggunaan studi-studi panel dan mencakup pula wawancara secara periodik terhadap responden-responden yang sama), juga penggunaan studi-studi kasus (case studies), dan melalui partisipasi langsung ataupun tidak langsung didalam proses politik.

Pendekatan fungsional struktural iti bisa memberikan kejelasan kepada bidang-bidang yang semula diabaikan atu dilupakan, dan khususnya menyajikan penjelasan-penjelasan penting mengenai gejala-gejalanya yang tengah melaksanakan fungsi khusus atau mampu memenuhi kebutuhan khusus.

SKEMA KONSEPSUAL

Skema konsepsi dilandaskan pada empat konsep, yaitu:

1. Sosialisasi politik adalah proses , sejauh mana pengaruh individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

2. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan didalam sistem politik.

3. Perekrutan politik adalah proses dengan mana individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Perekrutan ini merupakan proses dua-arah, dan sifatnya bisa formal atupun tidak. Merupakan proses dua-arah karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin didekati oleh orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu.

4. Komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Komunikasi politik memainkan peranan yang penting sekali didalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik.

Semua konsep diatas sifatnya interdependent, bergantung satu sama lainnya dan saling berpautan.

Sistem Stratifikasi

1. Stratifikasi Tertutup

anggota masy tetap pada status yg sama

ex: sistem kasta, kelompok endogami, minoritas & mayoritas

2. Stratifikasi Terbuka

status berbeda dari orang tuanya

Indikator : mudah-tidaknya, sering-tidaknya

Bentuk Stratifikasi Sosial

1. Stratif Usia

usia muda mempunyai hak & kewajiban berbeda dg yg lebih tua

contoh:

- Hukum adat kekuasaan

Elizabeth ==> Raja George

- Senioritas

2. Stratif Jenis kelamin

hak & kewajiban laki-laki berbeda dg wanita

3. Stratif Hub Kekerabatan

hak & kewajiban berbeda antara ayah, ibu, anak, paman, bibi, kakek, nenek

4. Stratif Keagamaan

5. Stratif Etnik

orang Palestin & Arab tidak mempunyai hak yg sama dg orang Yahudi

6. Stratif Ras

pembedaan hak & kewajiban antara kulit hitam & kulit putih

Stratifikasi karena status yang diraih

1. Stratifikasi Pendidikan

Hak & Kewajiban warga masyarakat sering dibeda-bedakan atas dasar pendidikan formal

2. Stratifikasi Pekerjaan

ex: asisten dosen, lektor & guru besar

3. Stratifikasi Ekonomi

pembedaan berdasarkan penguasaan & pemilikan materi

Simbol status :
- gaya hidup
- pakaian
- relasi
- tempat tinggal

Mobilitas Sosial : perpindahan status dalam stra sos

1. Mobilitas Horisontal (dalam 1 kelas)

2. Mobilitas Vertikal (perkelas)

- mobilitas intragenerasi

- mobilitas antargenerasi

Max Weber:
1. Kelas

- penguasaan atas barang & memperoleh penghasilan
- berdasarkan kekayaan yg dimiliki & faktor kepentingan ekonomi
2. Status

- ditentukan ukuran kehormatan
- santri, priyayi, abangan
persamaan gaya hidup
3. Kekuasaan ==> tindakan bersama utk tujuan terencana ==> kekerasan, intimidasi

Karl Marx

“pemilikan alat produksi”
kelas borjuis (kaya) vs kelas proletar ==> dieksploitasi, mempunyai kesadaran kelas ==> Classles society

Teori Fungsionalis
manusia mempunyai kemampuan & bakat ==> untuk menstabilkan masyarakat
==> menentukan hak-hak istimewa & tanggung jawab individu

Teori Konflik
harus ada equality (persamaan)
sifat eksploitatif
ex : pasien harus diperlakukan sama

Kerugian & manfaat
- penurunan status
- menciptakan harapan

Exploitasi teory ==> exploitasi kelas rendah dasar dari sistem ekonomi kapitalis

Teori Interaksi
stra sos : penting
mengenal masing-masing ras
- Amalgamasi : perkawinan campur Arab & Jawa

- Asimilasi
- Pluralisme : majemuk
- segregasi ==> tempat tinggal, tempat kerja, pergaulan

Mengukur Kelas Sosial

• Metode Subyektif

Menilai status sendiri dengan menempatkan diri pada skala kelas (A, M, B)

• Metode Obyektif

pendidikan,pekerjaan, income, tempat tinggal

• Metode Reputational

menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain pada skala tertentu

(Treimen)

Upaya masyarakat untuk mengurangi ketidaksamaan:
1. Program IDT
2. Beasiswa
3. Program perumahan murah
4. Orang tua asuh
Di Uni Sovyet & RRC
anak-anak dipisahkan dari ortu & dididik bersama dalam komunitas
Di Israel : sistem Kibbutz

KEBIJAKAN PUBLIK

Mengenai:

- apa yg pemerintah lakukan?

- mengapa mereka melakukannya?

- apa perbedaan membuatnya?

pilih lakukan atau tidak lakukan

Tugas pemerintah:

- mereka mengatur perselisihan dalam masyarakat

- menyalurkan barang dan jasa

- membuat uang ==> daripada kebijakan umum ==> mengatur : a. organisasi. b. penyaluran. c.produksi

Wilayah:

- pertahanan

- urusan asing

- pendidikan

- keamanan

- pajak

- sehat, dan lain-lain. ==> manusia, uang, bahan, program, pimpinan.

Modern ==> tingkah laku

memproses ==> deskripsi & penjelasan ==> sebab & efek aktifitas pemerintah.

PEMBAGIAN DAN ALOKASI

Pembagian dan alokasi nilai – nilai dalam masyarakat yang mengikat ==> Sering tidak merata ==> Konflik <== Hub. Dengan kekuasaan & kebijakan pemerintah

Menyangkut :

- Benar baik

- Kenutuhan & keinginan

- Manusiawi

KEKUASAAN ==> Kemampuan mempengaruhi tingkah laku seseorang & kelompok

sesuai keinginan pelaku <== Diperebutkan, Dipertahankan

Pengambilan keputusan <== Keputusan yang mengikat ketika ditaati <==(umum bukan Individu) Alternatif – alternatif, Prioritas <==(lebih sulit, kolektif) Who gets : What, When, How (Heterogen/ Homogen )

Point :

- Negara

- Kekuasaan

- Pengambilan keputusan

- Kebijakan

- Distribusi & alokasi resources

Negara ==> organisasi dalam satu wilayah ==> Sah, Ditaati rakyat

==> Kehidupan Negara ==> Systemnya

POLITIK DALAM KEPERAWATAN

Asuhan keperawatan ==>

Perawat :

- Konsumen peduli pemerintah

- Peduli swasta

- Sektor lain

Politik ==> tujuan umum

Ilmu :

1. Proses penentuan tujuan

2. Melaksanakan tujuan

Pengambilan keputusan

Tujuan ==> kebijakan umum ==> Power ==> Mengatur & membagi

Autority ==> sumber yang ada <== Persuasi paksaan

ANALISA POLITIK

1. Institusional : kebijaksanaan sebagai instansi antivity

Pemerintah :

- sah menurut hukum

- universalisme

- memegang hak monopoli

==>hadiah, hukuman

2. Teori group : kebijaksanaan sebagai keseimbangan grup

Mengatur ==> perselisihan grup

- menetapkan peranan permainan

- mengatur penyelesaian perselisihan keseimbangan minat

- menetapkan penyelesaian perselisihan dalam bentuk kebijakan umum

- menguatkan penyelesaian perselisihan ini

3. Teori elite : elit, berhenti & administrasi, petunjuk kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, gumpalan

Kebijakan elite ==> tergantung pada : oknum, sistem social, system budaya

4. Rasional : kebijaksanaan pencapaian sasaran efisien

Efisien :

- nilai mencapai

- nilai sacrifica

Rekening:

- sosial

- politis

- migrasi

- kebudayaan

- kuantitatif

- kualitatif

Pembuat kebijakan – harus:

1 tahu semua pilihan2 nilai sosialnya

2 semua alternatif kebijaksanaan tersedia

3 semua akibat

4 semua rasio mencapai / sacrified semua alternatif kebijaksanaan

5 memilih alternatif kebijaksanaan paling efisien

-----------anjuran--------------

masukan ========> masukan

-----------situasi --------------

5. Incremental : kebijaksanaan sebagai variasi di pos

“Perkembangan masyarakat” ==> Pembangunan sosial ==>Untuk memecahkan masalah kebijaksanaan dalam perasi pos

Halangan =========> SWOAT

waktu

latar belakang masalah S = Kekuatan

determinan masalah W = kelemahan

prioritas masalah, dll A = analisis

6. Proses

7. Teori pilihan public

8. Game theory : kebijaksanaan sebagai pilihan rasional dlm situasi pertandingan

Konsep utama: STATEGI

pilihan terbaik

hasil terbaik

Pemain A

alternatif (1) alternative(2 )

Pemain B alternatif (1) hasil hasil

alternatif (2) hasil hasil

MELIHAT :

- manusia

- Permainan

- Bagaimana memainkan permainan

9. TEORI SISTEM : kebijakan sebagai system output

- Proses pengambilan kebijakan dlm ruang lingkup DPD-RI

- Prinsip dasar : masyarakat saling tergantung satu sama lain seperti organisme dlm biologi

- Dikembangkan oleh politisi : David Easton tahun 1953

- INPUT : permintaan (demand), dukungan (support)

- OUTPUT : keputusan (decision), action

- Siapa yang mengaturnya ?

- Bagaimana pengaturannya ?

- Siapa yang diuntungkan ?

7. Kedudukan (Accupation)

8. Kekuatan (Power)

9. Rational Choice (peraturan tidak akan merugikan pembuat aturannya)

Kebijakan public = kebijakan yang harus/tidak harus dilakukan

Tujuan Politik

Mengelola persaingan/kompetisi/konflik ==> KONSESUS

Definisi Politik

LASWELL

Who get what, how many, when and where

* Patrimonial = Politik dimana yang berkuasa dan dikuasai berdasar paternalisme (hubungan timbale balik antara patron (bapak) dan klien(anak))

* Patrimonial

Keuntungan : saling menguntungkan, adanya timbal balik

Kerugian : jika tidak baik dengan Patron maka tidak dapat alokasi dan distribusi sumber-sumber langka

Relevansi mempelajari ilmu politik bagi mahasiswa kesehatan

- Mall praktik

- Ijin praktik

- RUU Keperawatan

- Obat dan penyembuhan tradisional

- HIV/AIDS

- Kelaparan, dll

SISTEM POLITIK

1. Komunisme/etatisme (pengkritik kapitalis karena yang kaya tambah kaya, miskin tambah miskin) adalah menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan tidak mengenal kepemilikan, perencanaan/ pelaksanaan/pengendalian oleh negara, tidak ada partisipasi

2. Demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, ada partisipasi, pemilihan pemimpin oleh rakyat melalui pemilu

3. Kapitalisme adalah system yang memberi kebebasan orang menghimpun dan menggunakan modal

4. Liberal adalah mengedepankan dan menghargai kebebasan individu

5. Feodal adalah kekuasaan ditangan kaum bangsawan/tuan tanah

6. Borjuis adalah kekuasaan ditangan pemilik modal/industri

7. Pancasila : bukan etatisme, bukan liberalisme (campuran/mix, jalan tengah)

8. Desentralisasi/otonomi adalah tiap-tiap daerah berhak untuk mengelola rumah tangganya sendiri

9. Sentralisasi adalah pusat pemerintahan yang berhak mengatur dan mengendalikan kekuasaan

10. Federal (Negara bagian) dan Kesatuan (integralistik)

Ada kunci peranan disini untuk pekerja sehat dalam mengumpulkan hasil sehat dan menemukan serta menambah nilai intervensi sektor sosial, tetapi pertahanan dalam sektor sehat perlu diatasi. Banyak riset mungkin berperan untuk kebijaksanaan jika sesuai dengan perhubungan politis yang baik, bukti dapat dipercaya dan peneliti dan pembentuk kebijaksanaan jaringan biasa saling.berbagi dan percaya. Memaksimalkan harapan untuk berhasil, oleh karena itu memerlukan perbaikan kebijaksanaan yang dapat mengatasi pertahanan dan usul yang benar untuk meletakkan pada waktu yang tepat.

Kami menganggap bahwa 10 unsur kunci kami telah membangun modal sosial yang praktis berguna sebagai penunjuk jalan untuk pengembangan kebijaksanaan dan pengaplikasiannya. Unsur ini dapat membantu sumbangan modal sosial dapat menuju urbanisasi sehat di globalized dunia.

10 unsur kunci yang dibutuhkan dalam proses pengembangan modal sosial :

1. Menaksir hubungan & menanyakan pertanyaan yg benar. Pilihan dari pertanyaan dipengaruhi perkiraan ukuran dan petunjuk efek sehat, kepentingan diberitakan dlm agenda kebijaksanaan pemerintah, pemilihan waktu dan urgensi mendasari kebijaksanaan sehat atau siasat.

2. Mengenali pemegang taruhan. Analisis pemegang taruhan mengidentifikasi orang, kelompok, dan organisasi itu penting dianggap bila memperhatikan efek sehat.

3. Mengembangkan kapasitas pemegang taruhan mengambil tindakan dan membangun modal sosial dan kohesi. Kebijaksanaan dapat merubah hanya terjadi jika cukup pengetahuan, keahlian dan sumber daya pada tempatnya.

4. Menaksir lembaga dan memastikan kesempatan intersectoral kerja sama. Lembaga menentukan rangka dlm kebijaksanaan perbaikan mungkin mempengaruhi pemegang taruhan di pemerintah, pribadi sektor dan sipil masyarakat, dan gelanggang utama di mana pemegang taruhan saling berhubungan satu sama lain.

5. Memperkuat permintaan dari sisi penguasaan: menaksir dan memastikan partisipasi masyarakat dari organisator dan segi yg sah, termasuk mengenai kepastian akses ke data.

6. Memperkuat lembaga' peranan, fungsi dan struktur. Ikutserta dalam mengorganisir dan kritis diantara kebijaksanaan sasaran hasil, kebijaksanaan aksi-aksi, dan bagaimana mereka mempengaruhi kelompok pemegang taruhan kunci dalam sektor sehat dan sektor lain dalam berbagai tingkat.

7. Mengerahkan sumber daya. Untuk meningkatkannya mereka perlu merubah sosial lebih baik dalam pembagian sumber daya.

8. Membela untuk up-scaling dan merubah. Kebijaksanaan dan membidik sesuai pemegang taruhan yang berbeda tingkat.

9. Mengawasi dan mengevaluasi efek. Menyediakan peluang ke seperangkat sistem untuk mengawasi tahap awal.

10. Mengenali dgn tepat tingkat dan jenis intervensi. Sendiri, sekitar, kota, dan lain-lain.

Enam persyaratan yang penting bagi intervensi kebijaksanaan realistis untuk modal social :

1. Kita mengetahui kondisi arus, termasuk peranan norma-norma.

2. Kita mengetahui arus sehat dan kecenderungan sektor sosial dan mungkin berakhir setelah periode tertentu waktu ini cenderung terus ada.

3. Kita mampu menentukan hasil alternatif yg lebih disukai, atau hasil yg kami inginkan

4. Kita mampu merumuskan sehat dan kebijaksanaan sektor sosial (berdasarkan pengalaman masa lalu, intuisi, model resmi ,modal sosial dan kohesi) yang cenderung akan merubah arus dan membantu kita mencapai hasil yg kami inginkan

5. Kita mempunyai kapasitas (keahlian, sumber daya, persetujuan, dan lain-lain. ) melengkapi kebijaksanaan sehat ini secukupnya supaya tetap mencapai hasil yg kami inginkan

6. Kita mempunyai kapasitas pengawasan yang memberitahu kita jika kita menemukan jalan buntu jadi bagaimana kita perlu memodifikasi sehat dan kebijaksanaan sektor sosial, dan sebenarnya tetap mencapai hasil yg kami inginkan

1. Terjadinya rekonsiliasi damai

2. Perpecahan etnis secara damai

3. Terjadinya perang saudara yang berkepanjangan

Konflik etnis adalah konflik terkait dengan permasalahan-permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial antara dua komunitas etnis atau lebih. (Brown, 1997, hal. 82)

Menurut Anthony Smith, komunitas etnis adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan manusia yang memiliki nenek moyang yang sama, ingatan sosial yang sama (Wattimena, 2008), dan beberapa elemen kultural. Elemen-elemen kultural itu adalah keterkaitan dengan tempat tertentu, dan memiliki sejarah yang kurang lebih sama. Kedua hal ini biasanya menjadi ukuran bagi solidaritas dari suatu komunitas (Smith, seperti dalam Brown, 1997, hal. 81).Smith melanjutkan, bahwa setidaknya ada enam hal yang harus dipenuhi sebelum sebuah kelompok dapat menyebut diri mereka sebagai ‘komunitas etnis’ :

1. Harus memiliki namanya sendiri

2. Memiliki nenek moyang yang sama

3. Harus memiliki ingatan sosial yang sama

4. Harus berbagi kultur yang sama

5. Harus merasa terikat suatu teritori tertentu (terutama teritori yang sedang mereka tempati)

6. Merasa satu kelompok yang sama